DOWNLOAD

Dibawah ini adalah beberapa data Download dari Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur

2 Kategori 35 Item

Dokumen (10 item)

Kumpulan Dokumen Perizinan

1. FORM PENDAFTARANTANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN DAN PERSYARATANNYA - 658 hits
2. FORM PENDAFTARAN PENYEDIA AKOMODASI DAN PERSYARATANNYA - 637 hits
3. FORM PENDAFTARAN IZIN KLINIK DAN PERSYARATANNYA - 673 hits
4. FORM PENDAFTARAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERSYARATANNYA - 676 hits
5. FORM PENDAFTARAN IZIN REKLAME DAN PERSYARATANNYA - 653 hits
6. FORM PENDAFTARAN IZIN PRAKTEK DOKTER DAN PERSYARATANNYA - 654 hits
7. FORM PENDAFTARAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERSYARATANNYA - 641 hits
8. FORM PENDAFTARAN IZIN APOTEKER DAN PERSYARATANNYA - 684 hits
9. FORM PENDAFTARAN IZIN PRAKTEK BIDAN DAN PERSYARATANNYA - 630 hits
10. FORM PENDAFTARAN IMB DAN PERSYARATANNYA - 876 hits

Laporan (19 item)

Kumpulan Laporan untuk Publik

1. STANDAR PELAYANAN DPMPTSP KAB.CIANJUR - 696 hits
2. LAKIP DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2019 - 752 hits
3. IKU DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2019 - 603 hits
4. RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2016 - 2021 - 608 hits
5. TAPKIN DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2019 - 623 hits
6. RENJA DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2019 - 616 hits
7. STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN IZIN & NON IZIN - 116 hits
8. IKM DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2018 - 621 hits
9. Laporan Penanganan Pengaduan Triwulan I 2019 - 41 hits
10. DATA PENERBITAN IMB 2018 - 81 hits
11. RKAP 2019 - 32 hits
12. CASCADING TARGET KINERJA DPMPTSP - 27 hits
13. POHON KINERJA DPMPTSP - 37 hits
14. RENCANA AKSI 2019 - 33 hits
15. TABEL RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2016 - 55 hits
16. LHE ORI Survey Kepatuhan SPP 2018 - 29 hits
17. RKA 2020 DPMPTSP - 27 hits
18. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2019 - 22 hits
19. MAKLUMAT PELAYANAN - 12 hits

HIMBAUAN

Lengkapilah kegiatan usaha anda dengan IZIN Uruslah perizinan Anda secara LANGSUNG, dan HINDARI pengurusan Izin melalui PERANTARA / CALO. Bayarlah retribusi sesuai dengan TARIF RETRIBUSI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.