PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembaharuan terakhir 2019-01-24 13:56:06 658 hits

Program Utama Tahun 2019

Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi PMDN maupun PMA, serta meningkatkan pelayanan perizinan secara optimal.

Mempunyai 8 Kegiatan yaitu:

1.    Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan investor mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.    Penyelenggaraan pameran investasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan investasi di Kabupaten Cianjur dengan mengikuti Pameran Investasi dalam daerah dan luar daerah

3.    Temu usaha besar dan kecil   

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan antara pengusaha besar dan kecil serta memberikan peluang bagi pengusaha kecil untuk bekerjasama dengan        pengusaha besar 

4.    Survey pemeriksaan lapangan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan permohonan

5.    Peningkatan pelayanan dan peraturan perizinan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan serta mensosialisasikan aturan-aturan terbaru kepada masyarakat

6.   Sistem perizinan online

 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online

7.   Sinergitas penanaman modal

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Cianjur

8. Penyusunan data base potensi investasi Kab. Cianjur

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan data potensi investasi di Kab. Cianjur


Jenis Layanan Publik

Senin, 17/12/2018

Gambaran Umum

Senin, 21/11/2011

Visi Misi

Senin, 21/11/2011

Struktur Organisasi

Juma't, 04/03/2016

Tugas Dan Fungsi

Kamis, 24/01/2019

HIMBAUAN

Lengkapilah kegiatan usaha anda dengan IZIN Uruslah perizinan Anda secara LANGSUNG, dan HINDARI pengurusan Izin melalui PERANTARA / CALO. Bayarlah retribusi sesuai dengan TARIF RETRIBUSI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.