ARSIP ARTIKEL

Pemerintah Republik Indonesia pada 2 November 2020 telah mengesahkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Melalui undang-undang ini, terdapat aturan turunan yang mengatur mengen.....

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indone.....

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis.....

Perizinan tunggal dikenal setelah hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukannya melalui Sistem OSS, tak hanya dimudahkan untuk mendirikan perseroan.....

Proses penerbitan perizinan berusaha. Untuk menerbitkan perizinan berusaha berbasis risiko, prosesnya dilakukan melalui subsistem perizinan berusaha dalam sistem OSS, yang mencakup tahapan: ......

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berka.....

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak menghentikan upaya pemerintah untuk terus melanjutkan berbagai agenda reformasi struktural. Selain itu, aturan yang menghamb.....

Terdapat perbedaan antara Online Single Submission (OSS) versi 1.1 dengan OSS Risk Based Approach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko yang telah diluncurkan o....

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR telah menutup layanan Sistem Informasi Bangunan Gedung atau SIMBG versi lama mulai pukul 23.59 WIB pada 1 Agustus 2021......

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan memberikan Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB). Berdasarkan laporan Bank Dunia terkait EODB 2020, Indonesia menempati uru.....