ARSIP ARTIKEL

ARTIKEL 22 record
laporan-kegiatan-penanaman-modal-triwulan-iii-tahun-2022
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2022

Pemerintah Republik Indonesia pada 2 November 2020 telah mengesahkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Melalui undang-undang ini, terdapat aturan turunan yang mengatur mengenai...

Selengkapnya
daftar-prioritas-investasi
Daftar Prioritas Investasi

Pemerintah Indonesia baru saja merilis daftar prioritas investasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021. Sebelum UU Cipta Kerja atau Omnibu.....

Selengkapnya
perpanjangan-pelaporan-lkpm-triwulan-ii-tahun-2022
Perpanjangan Pelaporan LKPM Triwulan II Tahun 2022

Pemerintah Republik Indonesia pada 2 November 2020 telah mengesahkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Melalui undang-undang ini, terdapat aturan turunan yang mengatur mengen.....

Selengkapnya
peraturan-pelaksana-undang-undang-cipta-kerja-yang-terkait-langsung-dengan-perizinan-berusaha
Peraturan Pelaksana Undang-Undang- Cipta Kerja Yang Terkait Langsung Dengan Perizinan Berusaha

Pemerintah telah menerbitkan 51 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)) yang merupakan salah satu upaya untuk menda

Selengkapnya
klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2020
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indone.....

Selengkapnya
pb-umku-sudah-bisa-diproses-di-oss-rba
PB UMKU Sudah Bisa Diproses di OSS RBA

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis.....

Selengkapnya
ketentuan-perizinan-tunggal-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil
Ketentuan Perizinan Tunggal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Perizinan tunggal dikenal setelah hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukannya melalui Sistem OSS, tak hanya dimudahkan untuk mendirikan perseroan.....

Selengkapnya
penerbitan-perizinan-berusaha-risiko-rendah
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Proses penerbitan perizinan berusaha. Untuk menerbitkan perizinan berusaha berbasis risiko, prosesnya dilakukan melalui subsistem perizinan berusaha dalam sistem OSS, yang mencakup tahapan: ......

Selengkapnya
catat-ini-kriteria-pelaku-usaha-yang-wajib-lapor-lkpm
Catat! Ini Kriteria Pelaku Usaha Yang Wajib Lapor LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berka.....

Selengkapnya
Jl. Raya Bandung KM. 03 Kabupaten Cianjur 43281
Pelayanan Reguler Senin - Jumat (08.00 s.d 16.00 WIB) & Pelayanan Online Senin - Minggu (24 Jam)
Pelayanan Insidental Sabtu - Minggu / Libur Nasional (09:00 -13:00 WIB)
dpmptsp@cianjurkab.go.id
Helpdesk : 085321409110 (WA) Pengaduan : 081214266900
TOP