PENILAIAN UJI PETIK NOMINE DARI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Admin
Internal
758 hits
Juma't, 02-09-2022

Kegiatan Penilaian Uji Petik Nomine dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Ruang Garuda Pendopo dan Kantor DPMPTSP

Hadir pada kesempatan tersebut :
Direktur Kerjasama Regional dan Multilatral Kementerian Investasi/BKPM, Fajar Usman,
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian, Marianto,
Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah, Bambang Agus Setiawan,
Sekda Cianjur, H Cecep S. Alamsyah,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cianjur, Hj. Euis Jamilah
dan tamu undangan lainnya.
Dilaksanakan pada hari Rabu, 02 September 2022,
Bertempat Ruang Garuda dan Kantor DPMPTSP Kabupaten Cianjur

Jajak Pendapat

Vote

Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?

Hasil

Lengkap

45.7%

Cukup

36.6%

Kurang

17.7%

Apakah pelaku usaha dapat memiliki usaha yang beresiko tinggi dan rendah dalam satu Perusahaan

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 dapat diakomodir jika melakukan lebih dari satu kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang berbeda

- Topik: Umum

Jika ada permasalahan dengan Status KSWP, apa yang mesti dilakukan oleh pelaku usaha?

Pelaku usaha diminta datang ke Kantor Pajak setempat untuk melakukan pengecekan terhadap atas SPT 2 (dua) terakhir.

- Topik: Umum

Apakah semua kegiatan PMA harus memiliki rencana investasi lebih dari Rp 10 Miliar, di luar tanah dan bangunan?

Ya, sesuai dengan jenis kegiatan usahanya sebagaimana diatur di Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021

- Topik: Umum

Apakah semua usaha wajib memiliki SLF?

Berdasarkan PP 16 2021 Sertifikat Laik Fungsi diperlukan oleh Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Pemilik Bangunan Gedung, dalam rangka pengoperasian bangunan gedung

- Topik: Umum

Apakah ada pembatasan masa berlaku atas NIB?

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 92 (1) PP 5/2021)

- Topik: Nomor Induk Berusaha (NIB)