Dalam rangka Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggantikan Peraturan…
BERITA ALL
419 record
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam pelayanan terhadap masyarakat. Tanda tangan elektronik telah diatur dalam U.....
Sijempol Desa Manjur di Desa Tanjungsari Kecamatan Agrabinta
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
Dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM Triwulan I Tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM kembali membuka layanan konsultasi virtual (Klinik LKPM) melalui Zoom Meeting,\\r\\npada:
DPMPTSP Kabupaten Cianjur melakukan pelayanan pemberian Izin kepada pelaku UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda dalam program Desa Manjur Bungah
DPMPTSP Kabupaten Cianjur melakukan pelayanan pemberian Izin kepada pelaku UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun dalam program Desa Manjur Bungah Pi
Hide Drug Because your Future Is Be Worth Kamis, 07-12-2023
ROAD TO GEMPITA UMK JABAR Minggu, 19-11-2023
GIAT OPSIH DPMPTSP Minggu, 05-11-2023
Jadwal Dan Jam Oprasional Layanan Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Cianjur Selasa, 16-05-2023
Layanan Izin Melalui Siparigel Dilaksanakan Secara Manual Rabu, 08-12-2021
Launching SIJEMPOL Selasa, 24-08-2021
Apakah semua usaha wajib memiliki SLF?
Berdasarkan PP 16 2021 Sertifikat Laik Fungsi diperlukan oleh Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Pemilik Bangunan Gedung, dalam rangka pengoperasian bangunan gedung
Apakah semua usaha wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL?
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK 4 2021 telah dilakukan pemilahan terkait dengan jenis kegiatan usaha yang wajib memiliki perizinan dalam hal lingkungan hidup, baik AMDAL, UKL-UPL atau SPPL
Apakah semua perizinan bidang usaha diakses melalui OSS ?
Untuk daftar sektor yang perizinannya dilakukan melalui OSS dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5tahun 2021, sedangkan untuk daftar perizinan yang dilakukan melalui OSS dapat dilihat pada lampiran peraturan tersebut.
Bagaimana tahapan pendirian PT setelah adanya OSS?
Untuk pendirian PT dimulai dari pembuatan akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris serta NPWP Perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS (oss.go.id). Melalui OSS akan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin sesuai kategori risiko.
Berapa lama waktu penyampaian LKPM untuk pelaku usaha kecil dan usaha menengah?
Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan, sedangkan bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).