DAFTAR LENGKAP KODE KBLI YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK IZIN USAHA PERDAGANGAN DI OSS

Memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi syarat mutlak saat kamu mendirikan perusahaan. Selain berfungsi untuk menentukan izin usaha yang dibutuhkan, pada sektor perdagangan kode KBLI digunakan juga menetapkan tipe proses bisnis dalam pengajuan izin usaha. Jadi kamu harus menggunakan kode KBLI yang sesuai dengan model bisnis perusahaan agar tidak menghambat proses pendiriannya.

PP No.24/2018 melahirkan sistem Online Single Submission (OSS) yang berperan sebagai satu-satunya gerbang pengajuan perizinan berusaha, tidak terkecuali izin usaha perdagangan. Setelah urusan pendirian selesai, kamu wajib mendaftarkan perusahaan yang telah diirikan tersebut ke dalam sistem OSS guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  Selesai mendapatkan NIB, kamu bisa menggunakannya untuk mengajukan perizinan berusaha. Kamu perlu tahu kalau saat ini seluruh bentuk perusahaan, baik perseorangan, berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), atau bukan badan hukum seperti CV (Persekutuan Komanditer), pengajuan izin usahanya hanya bisa melalui OSS kecuali untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan energi dan sumber daya mineral.

Sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018, bagi pelaku usaha non-perseorangan yang melakukan pendaftaran di OSS diharuskan mengisi data bidang usaha. Pada Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018 yang dimaksud dengan “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam KBLI. Tidak hanya itu, Pasal 7 huruf a Peraturan BKPM No.1/2020 menegaskan bahwa untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus memperhatikan KBLI.

Izin usaha yang dibutuhkan suatu perusahaan tergantung dari kode KBLI yang digunakan. Oleh karena itu, salah satu dampak yang muncul ketika kamu tidak menggunakan kode KBLI yang tepat adalah kamu akan diarahkan ke izin usaha yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena seperti yang kita tahu, izin usaha memiliki ragam jenis yang bermacam-macam. Ada Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan lain-lain.

Untuk kegiatan usaha yang izin usahanya berupa izin usaha perdagangan, terdapat beberapa ketentuan terbaru yang tertuang dalam Permendag No.8/2020 dan Permendag No. 64/2020. Aturan tersebut memberikan pemetaan kode KBLI yang bisa digunakan untuk izin usaha perdagangan melalui Lampiran I Pemendag No. 64/2020. Selain itu, aturan terbaru juga mengenalkan konsep tipe proses bisnis, hal ini berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permendag No.8/2020 yang membagi tipe proses bisnis pemenuhan komitmen izin usaha menjadi:

Tipe 1: Izin Usaha tanpa pemenuhan komitmen

Tipe 2: Izin Usaha dengan persyaratan teknis

Tipe 3: Izin Usaha dengan persyaratan biaya

Tipe 4: Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya

Dengan demikian, bila kegiatan usaha yang kamu jalankan izin usahanya masuk tipe 1 maka seharusnya dapat langsung berlaku efektif. Tapi untuk izin usaha perdagangan yang KBLInya selain tipe I maka harus melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu supaya bisa berlaku efektif. Berikut adalah tabel perbandingan kode KBLI yang bisa digunakan untuk izin usaha perdagangan antara Lampiran I Permendag No.64/2020.